Aceh – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI kembali menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah di Kota Banda Aceh pada Sabtu (10/01/26). Salah satu agendanya yaitu penyerahan hasil koordinasi penanganan bencana yang dilakukan kepada Satgas yang dibentuk oleh eksekutif.
Dalam rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah, fokus utama diarahkan pada penyelesaian empat permasalahan pokok yang menjadi prioritas mendesak masyarakat terdampak.
Salah satu capaian penting yang telah direalisasikan adalah penyesuaian desain hunian sementara (Huntara) agar lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak, berdasarkan masukan langsung dari warga terdampak. Langkah ini dinilai krusial mengingat ribuan pengungsi masih bertahan di tenda darurat, sementara proses pemulihan menuju Ramadan 2026 semakin mendesak.
Hasil rakor dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengatakan seluruh daerah terdampak harus selesai ditangani sebelum lebaran.
“Satgas pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatra yang terdampak sudah dapat berjalan normal, dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi, diusahakan sebelum Lebaran,” kata Dasco.
Selanjutnya, rapat juga menyepakati rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera akan dilakukan secara terintegrasi dan berskala nasional, dengan seluruh kementerian dan lembaga terlibat dalam upaya percepatan.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang dilakukan dengan skala nasional yang terintegrasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang bergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, akan melakukan percepatan-percepatan yang dianggap perlu,” tuturnya.