JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa mencetak para pengusaha baru.
Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan anggaran hingga Rp 8 miliar per satuan pelayanan per desa. Sehingga dapat digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.
“Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan makan bergizi gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru,” ujarnya dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (21/12).
Cak Imin menegaskan, bahwa program makan bergizi gratis bukan hanya upaya pemerintah dalam memperbaiki gizi para generasi penerus bangsa, tetapi juga mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal.
“Kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” harapnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengaku yakin, program makan bergizi gratis yang nantinya tersebar di 30 ribu titik di seluruh wilayah Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
Dia pun kembali menegaskan, bahwa program makan bergizi gratis tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud Pak Prabowo membuat program makan bergizi gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas,” pungkas Cak Imin.
Sebagai informasi, bahwa program makan bergizi gratis akan dilaksanakan mulai Januari 2025 untuk tahap pertama, dengan sasaran 3 juta penerima manfaat. Tahap pertama ini akan berlangsung hingga Maret 2025.
Sedangkan di tahap selanjutnya pada bulan April – Juni 2025 di targetkan ada 6 juta penerima manfaat. Kemudian naik minimal 15 – 17 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.
Untuk sementara ini, masyarakat akan menerima sehari 1 kali atau sepertiga kebutuhan kalori anak yang dipenuhi oleh pemerintah.