Jakarta – Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dengan beban jemaah yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mencapai sekitar Rp3,38 juta per jemaah.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98.466.351 per jemaah. Dari total tersebut, 55,50 persen atau Rp54.648.825 menjadi bagian yang ditanggung jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Sementara 44,50 persen atau Rp43.817.526 bersumber dari Nilai Manfaat (NM). Skema pembiayaan tersebut disusun untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan jemaah, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan pengelolaan dana haji.
Dalam skema tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3,2 juta untuk setiap jemaah. Subsidi diperhitungkan bersama setoran awal sebesar Rp25 juta dan perolehan Virtual Account (VA) sekitar Rp3,4 juta.
Dengan skema tersebut, rata-rata biaya yang masih harus dilunasi jemaah menjadi Rp23.048.825. Nilai tersebut lebih rendah sekitar Rp3,38 juta dibandingkan beban pelunasan pada tahun sebelumnya.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengatakan penyusunan struktur pembiayaan haji 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, akuntabilitas, serta keberlanjutan keuangan haji.
Perhitungan tersebut juga menggunakan asumsi nilai tukar dolar Amerika Serikat sebesar USD 1 = Rp17.500 dan riyal Arab Saudi sebesar SAR 1 = Rp4.666,67.
“Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jemaah dan optimalisasi nilai manfaat,” ujar Menhaj di Jakarta, ditulis Kamis (8/10).
Irfan menambahkan pemerintah masih akan mencari berbagai peluang efisiensi dalam penyelenggaraan haji agar pemanfaatan dana haji dapat memberikan manfaat maksimal bagi jemaah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami,” tegas Menhaj.
Komponen biaya haji 2027 mencakup kebutuhan jemaah selama berada di Indonesia maupun Arab Saudi. Kebutuhan tersebut antara lain akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan, dokumen perjalanan, hingga pembinaan jemaah.
Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan biaya operasional akibat perubahan harga avtur. Apabila kondisi tersebut menimbulkan kekurangan anggaran, pemerintah mengusulkan biaya tambahan ditanggung pemerintah sehingga tidak dibebankan kepada jemaah.
Besaran Bipih nantinya tetap berbeda berdasarkan embarkasi masing-masing. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh komponen biaya penerbangan dan layanan yang diberikan selama jemaah berada di Arab Saudi.
Jemaah diimbau mengikuti informasi resmi dari Kemenhaj terkait jadwal dan mekanisme pelunasan biaya haji. Pemerintah menegaskan efisiensi akan terus dilakukan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji 2027.