Jakarta – Pemerintah dan DPR RI berkomitmen menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 tanpa mengurangi kualitas layanan.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, seusai rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (27/10/2025).
“Amanah Presiden jelas, ongkos haji harus turun. DPR sepakat untuk menelusuri satu per satu komponen biaya agar lebih efisien,” ujar Dahnil.
Dahnil menyebut tantangan utama dalam pembiayaan haji saat ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kini menyentuh Rp16.500.
Meski demikian, pemerintah optimistis efisiensi bisa dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan bagi jamaah.
“Kami sedang menghitung ulang komponen biaya, tapi kualitas layanan tidak boleh turun,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH rampung pada awal November 2025 agar persiapan penyelenggaraan haji tahun depan berjalan lebih cepat dan transparan.
