Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menekankan komitmen kementeriannya dalam mendukung rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi yang masuk dalam Program Prioritas Nasional (PSN). Dukungan tersebut mencakup penyediaan lahan hingga penataan ruang, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi, Kamis (29/1/2026) di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.
“Program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami yaitu Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujar Wamen Ossy saat menyampaikan paparan dalam rapat yang dihadiri sejumlah Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala Kabinet Merah Putih secara luring maupun daring.
Menurutnya, proses pengadaan lahan dapat berlangsung lebih cepat apabila tanah telah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti milik BUMN dan BUMD.
“Jika tanah sudah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara, peran kami tinggal melakukan verifikasi status kepemilikan tanah serta memastikan legalitasnya, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertipikat,” jelasnya.
Ia menambahkan, ATR/BPN membuka kesempatan untuk memanfaatkan aset negara, termasuk lahan bekas perkebunan dan tanah telantar, melalui penyesuaian tata ruang sesuai aturan yang berlaku. Pemanfaatan tanah telantar memiliki landasan hukum kuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Terintegrasi.
Meski demikian, Wamen Ossy mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan pangan dengan menghindari alih fungsi lahan sawah maupun area pertanian produktif.
“Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif, karena pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegasnya.
Ia juga memastikan kesiapan ATR/BPN untuk terus berkolaborasi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) demi merealisasikan program tersebut.
“Kami mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi dan siap membantu proses pengadaan tanah hingga sertipikasinya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyoroti pentingnya kejelasan status lahan agar percepatan pembangunan tidak mengalami hambatan.
“Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan dari Pak Presiden dapat segera terlaksana.” ujarnya.
