Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) pada Kamis (29/01/2026) di Aula Prona, kantor Kementerian ATR/BPN. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ini menitikberatkan pada peninjauan hasil program sepanjang 2025 sekaligus mendorong percepatan pembuatan peta berskala 1:5.000 sebagai fondasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, di mana baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025. Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Menteri Nusron.
Peta dengan skala 1:5.000 dinilai krusial karena mampu menyajikan informasi rinci, mulai dari batas persil, jaringan jalan, aliran sungai, garis sempadan, hingga berbagai bidang lahan lainnya. RDTR yang disusun dari peta tersebut kemudian menjadi acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta proses perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum adanya peta 1:5.000 ini yang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” terang Menteri Nusron.
Program ILASPP sendiri mulai dijalankan pada Agustus 2025 setelah perjanjian pinjaman disetujui oleh World Bank. Implementasinya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pada 2026, program ini juga direncanakan menggandeng Kementerian Transmigrasi guna membantu menuntaskan persoalan tumpang tindih lahan di kawasan transmigrasi.
Dalam forum tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mengapresiasi dukungan ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) melalui Program Transmigrasi Tuntas. Selain itu, sepanjang 2025 kedua kementerian telah menginventarisasi sekitar 300 hektare lahan transmigrasi yang kemudian dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan estimasi mendekati Rp3 triliun.
“Oleh karena itu, ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang sekali karena nanti ini akan membantu kami dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan, dan juga meningkatkan valuasi tanah,” ujar M. Iftitah Sulaiman.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Ke depan, pertemuan lanjutan akan digelar untuk membahas secara lebih mendalam implementasi ILASPP pada 2026.
