Antisipasi Kecelakaan, Pemkot Bekasi Siapkan Alarm Pendeteksi Kereta di Perlintasan

Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah menyiapkan langkah baru untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api dengan memasang alat pendeteksi kedatangan kereta.

Kebijakan ini menyusul insiden tabrakan antara Commuter Line dan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan, alat tersebut akan bekerja menyerupai fungsi palang pintu, namun tanpa menutup akses jalan.

“Sedang saya inisiasi, kami menggunakan elektrik, tapu bukan untuk menutup pintu, tapu elektriknyanya nanti kami buat ada semacam suara,” terang Tri, Sabtu (2/5/2026).

Ia menambahkan, sistem ini akan memberikan peringatan dini kepada pengguna jalan melalui bunyi alarm ketika kereta berada dalam jarak sekitar 500 meter dari titik pemasangan alat.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkot Bekasi akan menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosandi).

“Alat itu nantinya akan mengirimkan sinyal pada saat kereta lewat, alat itu berbunyi, jadi kereta lewat mungkin dari kurang 500 meter walaupun sinyalnya bunyi, sehingga memberikan peringatan agar kendaraan untuk tidak kemudian memaksakan diri melewati jalan yang ada,” paparnya.

Tri menyebutkan, pemasangan tahap awal akan dilakukan di kawasan Bulak Kapal, kemudian dilanjutkan ke wilayah Ampera.

Ia juga menargetkan alat tersebut dapat segera dioperasikan dalam waktu dekat.

“Sekarang dikaji oleh Diskominfo. Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu ini bisa sudah terealisasi. Sehingga suara muncul, sehingga menjadi alarm,” tutupnya.

Berita Lainnya

Truk Pembawa Maut dan Perusak Jalan Tak Bisa Sembunyi Lagi! Kemenhub Luncurkan...

Jakarta - Pengawasan terhadap truk angkutan barang yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL) kini memasuki babak baru. Kementerian...

Menteri Nusron Percepat Layanan Pertanahan untuk Tutup Celah Mafia Tanah

Jakarta  - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus membenahi sistem pelayanan pertanahan sebagai langkah untuk mempersempit peluang mafia tanah memanfaatkan kelemahan...

DPR Minta Kebijakan TKD 2027 Sesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah menjadikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu pertimbangan utama dalam merancang kebijakan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS