Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali menggugat persoalan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan.
Menurut Yusril, perkara tersebut telah melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan itu dinilainya telah memiliki kekuatan hukum final sehingga tidak memungkinkan persoalan serupa kembali diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Tidak ada, tidak ada (celah hukum). Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Ia menerangkan, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara yang diajukan Subhan. Sebab, dalam perkara tersebut Gibran tidak tercatat sebagai tergugat intervensi.
Berbeda dengan perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana. Dalam gugatan tersebut, Gibran berstatus sebagai tergugat intervensi sehingga mempunyai hak untuk menempuh langkah hukum lanjutan, mulai dari banding, kasasi hingga PK.
“Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Yusril menegaskan, persoalan dokumen pendidikan Gibran sudah diperiksa melalui rangkaian proses peradilan hingga tingkat MA. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan manfaat membawa kembali persoalan dengan substansi yang sama ke PTUN.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pertimbangan hukum dalam putusan MA yang menurutnya memiliki bobot serius karena berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat luas.
Bahkan, Yusril menyebut terdapat pertimbangan dalam putusan tersebut yang menyinggung dugaan pelanggaran serius yang dinilai berpotensi mengancam kehidupan demokrasi.
“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa putusan MK sebelumnya telah mengarahkan penyelesaian persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut kepada lembaga peradilan yang memiliki kewenangan, yakni PTUN. Proses hukum kemudian berlanjut hingga menghasilkan putusan di tingkat MA.
Dengan kondisi tersebut, ia berpandangan bahwa upaya mengajukan kembali perkara serupa melalui jalur pengadilan akan menghadapi hambatan hukum.
Meski demikian, Yusril menegaskan, putusan MK maupun MA tidak otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama belum mengundurkan diri atau diberhentikan sesuai ketentuan konstitusi, Gibran tetap sah menduduki jabatan tersebut.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujarnya.