Jakarta – Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, hal tersebut disampaikan Gibran ketika bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa pagi (10/11/2026).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo disebut tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Meski demikian, Presiden turut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Setelah berdiskusi, Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar dia.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Penggugat bernama Subhan sebelumnya mengonfirmasi kabar putusan tersebut.
“Ya, kami dapat kabar putusan,” kata Subhan dikutip Kompas, Jumat (30/10/2026).
Subhan juga menyampaikan bukti putusan kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 742K/TUN/2026. Dalam amar putusannya tertulis:
“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Pembatalan putusan judex facti berarti MA membatalkan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan majelis hakim di tingkat kasasi.
Melalui laman resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung, perkara tersebut merupakan kelanjutan dari gugatan bernomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya diperiksa di tingkat pertama.
Majelis hakim yang menangani perkara kasasi tersebut terdiri atas Yulius sebagai ketua majelis, serta Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy sebagai hakim anggota.
Sebelum berlanjut ke tingkat kasasi, gugatan Subhan telah diperiksa di PTUN dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Namun, pengadilan tersebut menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan karena objek sengketa dalam perkara tersebut.
Sebelumnya Juga Digugat ke MK
Persoalan dokumen pendidikan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam putusannya, MK menyatakan gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Salah satu alasannya adalah para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, maupun diploma sebagai tanda telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.
MK juga menjelaskan bahwa penilaian terhadap keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden maupun calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.