Jakarta – Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM).
Juru Bicara Warga Jakarta Bersatu, Andi Nurcahyadi mangaku bersama sejumlah perwakilan Warga diterima langsung oleh Direktur Pelayanan KemenHAM, Hosbin Samosir.
“Sudah hari Jumat (06/11) kita diterima perwakilan pak wamen Ham, bapak Hosbin Direktur Palayanan, dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang mewajibkan masyarakat membayar tiket untuk masuk ke kawasan Pantai Ancol,” ujar Andi Nurcahyadi kepada awak media, di Jakarta, Senin (09/11).
Andi mengatakan pihaknya menilai kebijakan yang berlaku saat ini telah membatasi hak warga Jakarta untuk menikmati ruang publik yang berada di wilayah ibu kota. Menurut Andi, pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang memberikan akses gratis ke Ancol hanya bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kelompok lanjut usia (lansia) justru menimbulkan persoalan baru bagi warga lainnya.
“Kalau yang mendapatkan fasilitas gratis hanya pemegang KJP dan lansia, lalu bagaimana dengan warga Jakarta lainnya yang bukan pemegang KJP dan bukan lansia? Mereka tetap harus membayar untuk masuk Pantai Ancol. Inilah yang kami nilai sebagai bentuk pembatasan terhadap hak warga,” ujar Andi.
Ia menegaskan bahwa seluruh warga Jakarta seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas publik tanpa perlakuan yang berbeda.
Andi juga menjelaskan, dalam audiensi tersebut, KemenHAM langsung merespons laporan yang disampaikan warga. Salah satu hasil pertemuan adalah adanya dorongan dari KemenHAM untuk mempertemukan seluruh pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Pihak KemenHAM akan mendorong pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI, pengelola Ancol, dan Warga Jakarta Bersatu agar dapat dicari jalan keluar yang terbaik,” kata Andi.
Warga Jakarta Bersatu berharap pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol dan pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali kebijakan akses masuk Pantai Ancol sehingga seluruh warga Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati kawasan rekreasi tersebut.
Menurutnya, akses terhadap ruang publik dan sarana rekreasi merupakan bagian dari hak warga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pemprov DKI Jakarta. Andi berharap di HUT 5 Abad Jakarta, akses masuk pantai ancol gratis bisa jadi kado bagi warga Jakarta.
“Kami harap pihak Ancol dan Pemprov DKI mempertimbangkan kembali, apa lagi kita mau merayakan 5 abad berdirinya Jakarta, akses masuk pantai ancol gratis bisa jadi kado bagi warga Jakarta.” Harapannya.