Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan metode penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan hingga akhir 2026.
Penerapan metode ini ditujukan untuk menekan risiko gangguan keamanan pangan, termasuk keracunan dan kerusakan makanan, sekaligus memastikan makanan disajikan dalam kondisi hangat dan sesuai dengan kebutuhan gizi siswa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, uji coba metode MBG prasmanan telah dilaksanakan di 66 dapur. Program tersebut selanjutnya akan diperluas dengan melibatkan sekitar 230 dapur tambahan.
Menurut Sudaryono, pelaksanaan tahap awal menunjukkan hasil positif karena belum ditemukan kasus keracunan selama uji coba tersebut.
“Target saya adalah sampai dengan akhir tahun, untuk mengurangi keracunan, makanan-makanan rusak, gangguan kesehatan, dan paling diminati oleh siswa ini, maka kami berharap sampai dengan akhir tahun, kita bisa implementasi MBG Prasmanan ini 5.000 sampai dengan 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan ini,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Prabowo Minta BRIN Percepat Riset Strategis, dari Vaksin Malaria hingga Energi Alternatif
Makanan Disajikan Langsung di Kelas
Sudaryono menjelaskan, metode prasmanan yang dikembangkan BGN tidak mengharuskan seluruh siswa berkumpul di satu lokasi untuk mengambil makanan. Sebaliknya, makanan dibawa dan disajikan langsung di masing-masing kelas sesuai dengan jumlah siswa.
Dengan mekanisme tersebut, makanan diharapkan dapat dikonsumsi dalam kondisi hangat tanpa perlu dipanaskan kembali di sekolah. Suhu makanan juga dijaga agar tetap memenuhi standar yang ditetapkan dalam sistem penyajian tersebut.
“Kalau di kelas ada 30 orang, dia bawa 30 porsi nasi, sayur, lauk, ditaruh di kelas, dia sajikan, dia makan, dia beresin, kemudian selesai. Jadi hangat-hangat, enggak perlu diangetin karena dibawanya hangat-hangat, dijaga suhunya di 60 derajat minimal,” kata Sudaryono.
Selain menjaga kualitas makanan, sistem ini memungkinkan siswa mengambil tambahan makanan apabila masih merasa lapar. Tambahan tersebut disediakan dari porsi cadangan yang tetap memperhatikan takaran dan kebutuhan gizi.
Menurut Sudaryono, mekanisme tersebut diharapkan membuat makanan yang disediakan dapat dikonsumsi secara optimal sekaligus mengurangi sisa makanan.
“Jadi orangnya dapat porsi sesuai dengan takaran gizinya tapi masih ada spare, nah spare-nya itu orang bisa, kalau masih lapar bisa nambah jadi ini, so far so good dan kami ingin ini mandatory, harus dilaksanakan seluas-luasnya terhadap semua dapur dan semua sekolah,” jelasnya.
Skema Dapur Disesuaikan dengan Jumlah Siswa
Dalam penerapannya, BGN juga mempertimbangkan jumlah siswa di setiap sekolah untuk menentukan model penyediaan makanan.
Sudaryono mencontohkan, sekolah dengan jumlah siswa besar, seperti mencapai 3.000 orang, dapat memiliki dapur di lingkungan sekolah. Sementara itu, sekolah dengan jumlah siswa lebih sedikit, misalnya di bawah 1.000 orang, dapat dilayani melalui dapur terpusat atau central kitchen.
Skema tersebut diharapkan dapat menyesuaikan kapasitas produksi dan distribusi makanan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Sudaryono menambahkan, metode penyajian MBG secara prasmanan mengacu pada praktik penyediaan makanan di sejumlah negara, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa.
“Ini adalah best practice yang kami belajar dari banyak negara dan beberapa negara salah satunya Jepang, kemudian ada dari Eropa juga kami lihat, caranya sama. Jadi sebetulnya ini best practice bukan karangan saya,” pungkasnya.