Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono mengapresiasi keberhasilan aparat gabungan menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memutus jaringan peredaran narkotika lintas negara sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Operasi tersebut melibatkan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta sejumlah unsur kepolisian terkait. Barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp3,48 triliun dan disebut berpotensi menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
Bimantoro menilai keberhasilan pengungkapan tersebut mencerminkan pentingnya penguatan intelijen, kecermatan aparat, serta koordinasi antarlembaga dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan terorganisasi.
“Saya mengapresiasi kerja keras Kapolri beserta seluruh jajaran dan tim gabungan yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan ketamin dalam jumlah sangat besar. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan intelijen, ketelitian aparat, serta koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan terorganisasi,” kata Bimantoro dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai barang bukti yang disita, tetapi juga dari upaya nyata negara dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
“Ketika narkotika dalam jumlah besar berhasil digagalkan sebelum beredar, berarti ada banyak masyarakat yang terlindungi. Karena itu, pemberantasan narkotika harus menjadi komitmen bersama dan dilaksanakan secara konsisten, profesional, serta berkelanjutan,” tegasnya.
Selain mengapresiasi pengungkapan kasus, Bimantoro mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jaringan internasional yang diduga berada di balik pengiriman barang ilegal tersebut. Ia secara khusus menyoroti penggunaan kapal tanker MT Global 168 yang disebut terdaftar atas nama perusahaan Malaysia, Makmur Marine Petroleum.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri seluruh aspek perkara, mulai dari asal-usul ketamin, jalur distribusi, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga mengendalikan operasi penyelundupan itu.
“Penanganan perkara ini jangan berhenti pada awak kapal yang diamankan. Aparat perlu mendalami siapa pemasoknya, siapa yang mengendalikan pengiriman, bagaimana pembiayaannya, dan apakah terdapat keterlibatan korporasi maupun pihak lain. Semua harus diungkap berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku,” katanya.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, Bimantoro menegaskan bahwa pemberantasan narkotika lintas negara memerlukan sinergi yang solid antara Polri, BNN, Bea dan Cukai, serta dukungan kerja sama dengan aparat penegak hukum internasional.
Ia juga menekankan bahwa setiap tahapan penanganan perkara harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
“Jaringan narkotika internasional harus dihadapi secara serius. Kami berharap pengembangan kasus ini dapat membuka seluruh mata rantai kejahatan, termasuk aktor intelektual dan pihak yang menikmati keuntungan dari bisnis ilegal tersebut. Negara tidak boleh memberikan ruang bagi peredaran narkotika yang mengancam masa depan bangsa,” pungkasnya.