.){kind=link}
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu malam (26/9/2026). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kemendagri dalam mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sebagai dasar dan arah pembangunan di daerah.
Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti bersama Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Kolaborasi Kemendagri dan BPS selama ini antara lain diwujudkan melalui pemanfaatan data statistik untuk mendukung kebijakan pemerintah, mulai dari pengendalian inflasi daerah, pemantauan harga komoditas, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Tito menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam membantu Kemendagri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi.
Menurut dia, ketersediaan data statistik membuat pemerintah dapat mengidentifikasi perkembangan indikator daerah secara lebih terukur sehingga kebijakan pengendalian dapat ditentukan berdasarkan kondisi yang terjadi.
“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS,” ujar Tito dikutip, Minggu (27/9/2026).
Tito menjelaskan pemantauan inflasi daerah sebelumnya lebih banyak mengacu pada data yang diterbitkan setiap bulan. Namun, menurut dia, frekuensi tersebut perlu menyesuaikan perubahan harga komoditas yang berlangsung relatif cepat.
Atas kondisi tersebut, Tito kemudian menyampaikan masukan kepada Kepala BPS mengenai kebutuhan instrumen pemantauan yang dapat digunakan setiap pekan. Hasilnya, Kemendagri dan BPS mengembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk memantau pergerakan sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.
IPH kemudian digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memantau sekaligus mengevaluasi pengendalian inflasi di daerah, termasuk pada kelompok volatile food, administered prices, dan core inflation.
Kemendagri juga memanfaatkan data tersebut dalam proses evaluasi terhadap kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Alhamdulillah (angka inflasi) bisa terkendali di angka yang dalam range 1,5 sampai 3,5 persen,” kata Tito.
Selain pengendalian inflasi, Tito mengatakan data BPS akan kembali dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan ekonomi daerah yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan apresiasi kepada jajaran BPS yang disebutnya sebagai “silent warrior”. Ia menilai pekerjaan BPS sering kali tidak terlihat secara langsung oleh publik, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Dan mohon kerja samanya Bu (Kepala BPS). Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melakukan verifikasi. Apalagi yang Sumatera kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah. Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi untuk bantu Pak Anggito (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK),” tandasnya.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widya Sari Dewi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, serta Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tri Tito Karnavian.
Selain itu, hadir pula sejumlah pihak terkait lainnya.