Menkum Terapkan Digitalisasi 470 Layanan Publik Mulai 1 Oktober

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) akan mendigitalisasi 470 layanan publik mulai 1 Oktober 2026 sebagai langkah efisiensi dan penghapusan layanan berbasis kertas. Transformasi ini juga ditujukan untuk memperkuat pengawasan kinerja ASN serta mendorong tata kelola pemerintahan berbasis e-government.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi penggunaan dokumen berbasis kertas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Ini merupakan bentuk efisiensi termasuk memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di Kementerian Hukum,” kata Supratman di Kota Palu, Sulteng, Minggu (27/9/2026).

Menurut dia, setelah kebijakan tersebut diberlakukan, Kementerian Hukum tidak lagi menerima permohonan layanan publik maupun dokumen fisik dalam bentuk kertas.

“Ke depan seluruh produk layanan, termasuk surat keputusan, akan diterbitkan dan diserahkan dalam bentuk format digital,” ucapnya.

Supratman mengatakan penerapan sistem tanpa kertas akan memberikan efisiensi yang signifikan, termasuk dari sisi penggunaan kertas dan Alat Tulis Kantor (ATK).

Kebijakan paperless tersebut juga akan diterapkan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah. Dokumen rancangan yang berasal dari wali kota, bupati, hingga gubernur nantinya diwajibkan disampaikan dalam bentuk soft copy.

“Tentunya ini satu-satunya jalan untuk memangkas efisiensi, menghemat anggaran, dan menghindari praktik-praktik koruptif adalah dengan digitalisasi layanan publik,” sebutnya.

Supratman menjelaskan transformasi digital di Kementerian Hukum terinspirasi dari penerapan teknologi di sektor perbankan yang telah memindahkan sebagian besar aktivitas transaksi dan pelayanan nasabah ke dalam aplikasi mobile banking.

Selain mempercepat pelayanan, sistem digital terpadu juga memungkinkan pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dilakukan secara real time.

“Melalui digitalisasi, sebanyak 8.000 pegawai Kementerian Hukum dapat terpantau kinerjanya setiap hari, siapa yang bekerja dan siapa yang tidak. Kami mendorong pemerintah daerah, termasuk Pemkot Palu, untuk terus melangkah menuju pemerintahan digital atau e-government,” kata dia.

Berita Lainnya

MPR Siapkan 22 Syarat Cawapres Pengganti Gibran, Apa saja?

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan terdapat 22 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan...

Presiden Prabowo Dukung Penuh Timor-Leste Pegang Keketuaan ASEAN 2029

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, menyatakan komitmen penuh pemerintah Indonesia untuk mendukung kesiapan Timor-Leste menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2029 mendatang....

ICA-CEPA Berlaku Desember 2026, Pemerintah Bidik Perdagangan Indonesia-Kanada Tumbuh Dua Kali Lipat

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pemberlakuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA) pada Desember mendatang mampu melipatgandakan volume perdagangan bilateral...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS