Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan isu Palestina menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap konsistensi penegakan hukum internasional sekaligus menjadi ujian bagi hati nurani masyarakat dunia.
Menurut Sugiono, prinsip hukum internasional harus diterapkan secara konsisten, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara dan penghapusan kolonialisme.
“Di sinilah Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas atas prinsip-prinsip ini, dan ujian bagi hati nurani kita,” tegas Sugiono pada Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Minggu, (27/9/2026).
Ia mengatakan berbagai pelanggaran hukum internasional yang disebutnya terjadi di Gaza dan Tepi Barat mengingatkan dunia pada situasi sebelum 1945, ketika berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan empat Konvensi Jenewa 1949 belum terbentuk.
“Pelanggaran nyata terhadap hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat mengingatkan kita pada dunia sebelum tahun 1945. Dunia sebelum adanya Piagam PBB, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan sebelum empat Konvensi Jenewa 1949,” ujarnya.
Sugiono kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pengalaman sejarah Indonesia dalam menghadapi kolonialisme. Menurut dia, pengalaman itu membuat Indonesia memahami arti perjuangan ketika hukum internasional belum memiliki kekuatan yang memadai.
“Indonesia tahu betul apa artinya berjuang melawan kolonialisme, berjuang di dunia tempat hukum internasional lemah dan hukum rimba yang berlaku,” kata Sugiono.
Ia mengatakan perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan turut menjadi salah satu landasan bagi konsistensi dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina serta hak mereka untuk menentukan masa depan sendiri.
Karena itu, Sugiono menegaskan Indonesia akan tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi dan terbentuk Negara Palestina yang merdeka serta berdaulat.
“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi, dan sampai Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud, berdasarkan Solusi Dua Negara, sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional,” tegasnya.
Sugiono juga menilai persoalan Palestina tidak hanya berkaitan dengan satu kawasan. Menurut dia, perkembangan situasi tersebut turut menjadi ukuran bagi kemampuan sistem multilateral dalam menjalankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya.
“Palestina bukan hanya pertanyaan bagi satu kawasan semata. Ini adalah ujian apakah sistem multilateral dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang memang diciptakan untuk dibelanya, dan apakah sistem ini dapat memberikan hasil nyata saat paling dibutuhkan,” pungkas Sugiono.