 untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi secara berulang.){kind=link}
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi secara berulang.
Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi terkait pengelolaan lahan gambut dan potensi karhutla. Diskusi tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo mendengarkan secara langsung masukan dari para ahli untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persoalan pengelolaan gambut.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Seskab Teddy dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Teddy, BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan dan kalangan profesional. Pelibatan tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai aspek pengelolaan kawasan gambut, mulai dari pencegahan, penelitian, pemetaan hingga sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
Selain membangun kelembagaan baru, pemerintah juga menyiapkan penguatan penanganan karhutla di lapangan. Salah satunya dengan mengoptimalkan Satgas Darat agar dapat merespons kebakaran secara langsung di lokasi.
Penguatan respons awal tersebut diharapkan membuat penanganan kebakaran dapat dilakukan sedini mungkin sebelum api meluas.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan pompa air sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemadaman. Peralatan yang disiapkan mencakup pompa portabel hingga pengeboran dangkal, terutama untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus.
Di sisi lain, pemerintah menilai keterlibatan masyarakat sekitar kawasan gambut tidak kalah penting. Perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan didorong untuk berperan dalam upaya pencegahan serta memberikan respons awal ketika kebakaran muncul.
Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki posisi strategis karena dapat melakukan tindakan awal dengan lebih cepat ketika menemukan potensi kebakaran.
Pendekatan yang disiapkan pemerintah tersebut menggabungkan sejumlah aspek, mulai dari pemanfaatan hasil kajian ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan hingga keterlibatan masyarakat.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” ujar Seskab Teddy.
Melalui pembentukan BPGMN dan penguatan operasi di lapangan, pemerintah mendorong sistem pengelolaan gambut yang terintegrasi. Upaya tersebut mencakup pencegahan, deteksi dini, hingga respons terhadap kebakaran dengan melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, serta masyarakat di sekitar kawasan gambut.