.){kind=link}
Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah perlu menghitung berbagai sumber pendapatan PTN sebelum menentukan skema pembiayaan kuliah gratis. Perhitungan tersebut mencakup penerimaan dari uang kuliah tunggal (UKT), jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya.
“Arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026).
Menurut Brian, perhitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui besaran anggaran yang perlu disiapkan apabila biaya pendidikan mahasiswa program sarjana di PTN dibebaskan.
“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana mensubsidi program sarjana,” ujarnya.
Hasil perhitungan tersebut nantinya akan dikaji bersama berbagai opsi kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Pemerintah perlu memastikan kebijakan kuliah gratis tetap dapat berjalan tanpa mengganggu operasional PTN dan kualitas layanan pendidikan.
“Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” jelasnya.
Brian mengatakan Presiden Prabowo menginginkan program pembebasan biaya kuliah dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Meski demikian, pemerintah tetap akan menjalani sejumlah tahapan agar kebijakan tersebut didukung perhitungan yang matang.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Tim tersebut akan memperdalam kajian mengenai kebutuhan anggaran sekaligus menyiapkan tahapan pelaksanaan program.
“Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Menteri Sesneg, Pak Menteri Agama, dan lainnya, termasuk Menteri Keuangan,” ungkap Brian.
Keterlibatan sejumlah kementerian diperlukan karena kebijakan pembebasan biaya kuliah berkaitan dengan pembiayaan negara, tata kelola pendidikan tinggi, serta perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian lain.
Pemerintah menargetkan kajian lanjutan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua pekan hingga satu bulan. Hasil kajian tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun skema pembiayaan dan tahapan penerapan program.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” tuturnya.
Setelah kajian selesai, hasilnya akan dilaporkan kembali kepada Presiden melalui tim yang dipimpin Menko PMK. Laporan tersebut akan menjadi bahan dalam menentukan langkah dan tahapan penerapan kebijakan kuliah gratis di PTN.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya.