Daerah Nyaris Bangkrut Imbas Pemotongan TKD? Menkeu Purbaya Siapkan Suntikan Dana Darurat!

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan alokasi dana darurat bagi pemerintah daerah yang mengalami krisis keuangan pascadisunatnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

“Sepanjang tahun ini dari bulan ke bulan saya monitor kondisi keuangan daerah. Jadi saya melihat terus bahaya apa tidak, bisa jalan apa tidak. Kalau tidak, saya sudah siapkan dana saya akan injek lagi uang ke sistem,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis.

Purbaya menerangkan bahwa pemangkasan TKD yang mencapai kisaran Rp200 triliun tersebut dilakukan demi efisiensi anggaran sekaligus memastikan alokasi belanja daerah berjalan presisi.

Meski porsi TKD dipangkas, pemerintah pusat mengimbangi kebijakan ini dengan mengucurkan belanja langsung dari pusat ke daerah hingga menyentuh Rp400 triliun.

“Pada waktu itu kelihatan sekali di daerah alokasinya tidak tepat sasaran dan belanjanya tidak pas. Sehingga sebagian ditarik ke pusat dan pusat yang membelanjakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur daerah,” ujarnya.

Kendati demikian, Kemenkeu terus mengawasi ketat likuiditas keuangan di tiap wilayah untuk mengantisipasi potensi gagal bayar maupun kelumpuhan operasional.

Purbaya mengungkapkan, pada Agustus lalu terdapat sejumlah daerah yang kepayahan membayar gaji pegawai. Merespons kondisi tersebut, pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan senilai Rp20,5 triliun untuk menstabilkan kondisi keuangan pemda.

Lebih lanjut, pemerintah pusat merancang skema kebijakan baru untuk mengalihkan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sektor pendidikan agar ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pusat.

“Kita sudah ambil kebijakan nanti PPPK yang paru waktu mulai Januari jadi penuh waktu dibayar pemerintah pusat yang sebelumnya paru waktu nanti Januari juga mulai bisa mendaftar menjadi PNS yang dibayar pusat secara bertahap,” katanya.