Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (1/9/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Dalam rapat itu, pemerintah turut membahas strategi menyediakan rumah yang lebih layak dengan harga terjangkau. Kemudahan akses pembiayaan perumahan juga menjadi perhatian agar semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan hunian.
Upaya peningkatan kualitas tempat tinggal tersebut tidak hanya menyasar kondisi bangunan rumah. Pemerintah juga mendorong pembenahan kawasan permukiman melalui Gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.
Program tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih nyaman sekaligus memenuhi aspek kesehatan dan keamanan masyarakat.
Sejak 2025 hingga saat ini, pemerintah mencatat program bedah rumah telah menyasar sekitar 400 ribu unit rumah. Program tersebut kemudian diperluas dengan berbagai langkah peningkatan kualitas lingkungan.
Pembenahan mencakup penyediaan serta perbaikan fasilitas air bersih dan MCK, pengelolaan sampah, hingga peningkatan kebersihan dan keindahan kawasan permukiman.
“Karena rumah yang layak bukan hanya tentang bangunan. Tempat tinggal juga harus berada di lingkungan yang bersih, sehat, aman, nyaman, resik, dan indah,” demikian dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Pemerintah menilai konsep hunian layak perlu diterapkan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Faktor budaya dan kearifan lokal menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari upaya membangun lingkungan permukiman.
“Inilah semangat Indonesia ASRI: menghadirkan hunian yang semakin layak dan lingkungan yang semakin indah, dengan tetap menghargai karakter, budaya, dan kearifan lokal di setiap daerah,” katanya.
Sejumlah pejabat turut menghadiri rapat terbatas tersebut. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat kebijakan perumahan sekaligus memastikan pembangunan hunian berjalan beriringan dengan penataan lingkungan yang sehat, aman dan layak bagi masyarakat.