 berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.){kind=link}
Jakarta – Pemerintah memperkirakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Selain memperkuat ketahanan energi, program tersebut diproyeksikan mampu menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun dan membuka sekitar 5,52 juta lapangan pekerjaan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan proyeksi tersebut saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran Program PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Bahlil menjelaskan, pembangunan PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp1.140 triliun.
“Total investasinya Bapak Presiden dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar, atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujarnya.
Menurut Bahlil, program tersebut telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah pun mulai mempercepat pelaksanaannya sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Groundbreaking Awal Capai 5,3 GWp
Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah melakukan groundbreaking sejumlah proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5,3 GWp.
Di Bali, kapasitas PLTS yang mulai dibangun mencapai 1.000 megawatt (MW) dan telah dilengkapi dengan sistem baterai untuk menyimpan energi.
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Pemerintah juga menghitung potensi manfaatnya terhadap pengurangan emisi karbon.
Bahlil memperkirakan apabila keseluruhan program 100 GWp dapat direalisasikan, pengurangan emisi dapat mencapai sekitar 140 juta ton CO2 setiap tahun.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” imbuhnya.
Pemerintah menargetkan seluruh proyek PLTS 100 GWp dapat direalisasikan secara masif dalam waktu tiga tahun.
Bahlil menyebut biaya pembangkitan listrik dari PLTS yang saat ini diluncurkan berada pada kisaran 5-6 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Namun, angka tersebut belum memasukkan biaya baterai penyimpanan.
Besaran biaya baterai, kata dia, akan bergantung pada durasi penyimpanan yang dibutuhkan, baik untuk empat jam maupun hingga 24 jam.
Dorong Listrik Masuk Desa
Selain memperkuat pasokan energi nasional, program PLTS 100 GWp juga diarahkan untuk memperluas akses listrik ke wilayah pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pembangunan PLTS berkapasitas 1 MW per desa terus didorong.
Bahlil mengatakan konsep tersebut sudah mulai diterapkan, salah satunya melalui proyek yang dijalankan Pertamina di sebuah kabupaten di Sumatra. Wilayah yang sebelumnya belum memperoleh akses listrik kini disebut telah memiliki fasilitas penyimpanan energi yang juga dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk sektor perikanan.
“Daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 Gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” tegasnya.
Konversi PLTD untuk Kurangi Impor BBM
Pemerintah juga menyiapkan langkah konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang selama ini masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menuju sumber energi yang lebih bersih.
Salah satu contohnya dilakukan PLN di Bangka Belitung melalui pengembangan pembangkit yang memanfaatkan kombinasi energi angin dan tenaga surya.
Bahlil menyebut Indonesia masih memiliki sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik yang berbahan bakar BBM. Karena itu, konversi PLTD menjadi salah satu langkah yang dinilai dapat mengurangi konsumsi sekaligus impor BBM, khususnya solar.
“Jadi kalau ini (konversi PLTD ke PLTS) mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” pungkasnya.
Program PLTS 100 GWp dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari agenda besar transformasi energi nasional yang diharapkan mampu menekan subsidi, menciptakan jutaan lapangan kerja, memperluas elektrifikasi desa, mengurangi emisi, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia.