/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerima penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusinya dalam memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Indonesia.){kind=link}
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerima penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusinya dalam memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap sinergi lintas kementerian dalam mendukung pembangunan sektor geotermal. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santoso, mengatakan penghargaan itu mencerminkan kontribusi kementeriannya terhadap pengembangan energi panas bumi nasional.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia,” kata Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Kementerian ATR/BPN Deni Santoso, di Jakarta, dikutip, Jumat (21/8/2026).
Penghargaan bertajuk Outstanding Government Collaboration tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026.
Dalam kesempatan itu, Kementerian ESDM memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berperan dalam pengembangan geotermal. Salah satu kontribusinya berasal dari Kementerian ATR/BPN, terutama dalam menangani kebutuhan pertanahan untuk mendukung pembangunan proyek panas bumi.
Deni menjelaskan, keterlibatan ATR/BPN telah dilakukan sejak tahap awal proyek. Salah satunya melalui proses pengadaan tanah untuk pembangunan proyek geotermal, termasuk proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain pengadaan tanah, ATR/BPN juga berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang digunakan dalam proyek pengembangan panas bumi.
“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” ujarnya.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi Kementerian ATR/BPN untuk mempererat koordinasi dengan Kementerian ESDM dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan proyek panas bumi dapat berlangsung lebih efektif.
Dukungan dalam aspek pertanahan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan proyek geotermal. Pada akhirnya, langkah tersebut turut memperkuat upaya Indonesia dalam mengembangkan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.