 resmi memulai layanan Peralihan Hak Terintegrasi.){kind=link}
Jakarta – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai layanan Peralihan Hak Terintegrasi. Inovasi ini ditujukan untuk memangkas proses balik nama sertifikat sekaligus memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.
Melalui layanan tersebut, proses peralihan hak atas tanah ditargetkan dapat diselesaikan paling lama 10 hari. Tahap awal penerapannya dilakukan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) yang ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan.
“Fase satu di 17 kantor, kita mulai hari ini Peralihan Hak Terintegrasi. Kita nyatakan efektif 10 hari. Asas kita ini melakukan inovasi ini asasnya adalah memberikan kepastian sama masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat acara Launching Transformasi Layanan dan Organisasi, di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/08/2026).
Skema layanan tersebut terbagi dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah dengan waktu maksimal tiga hari. Proses ini menerapkan prinsip fiktif positif, sehingga apabila tidak ada verifikasi dari pemerintah daerah dalam batas waktu tersebut, permohonan dianggap telah disetujui.
Tahap berikutnya berupa pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditargetkan berlangsung selama dua hari.
Setelah kedua proses tersebut selesai, berkas permohonan masyarakat akan diproses di Kantor Pertanahan dengan batas waktu maksimal lima hari. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai target, total waktu penyelesaian Peralihan Hak Terintegrasi menjadi maksimal 10 hari.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai komitmen, sebanyak 17 Kepala Kantah yang menjadi lokasi pilot project fase pertama turut menandatangani Pakta Integritas.
Enam Kepala Kantah menandatangani pakta secara langsung, yakni Kepala Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.
Sedangkan 11 Kepala Kantah lainnya melakukan penandatanganan secara daring. Mereka berasal dari Kantah Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Makassar, serta Kota Kupang.
Pakta Integritas tersebut juga ditandatangani Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi sebagai bagian dari penguatan komitmen transformasi layanan.
Penerapan layanan Peralihan Hak Terintegrasi nantinya tidak berhenti pada 17 Kantah. Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan perluasan secara bertahap. Sebanyak 24 Kantah dijadwalkan ikut dalam tahap berikutnya pada 24 September 2026.
Cakupan layanan kemudian ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 100 Kantah pada akhir Desember 2026. Perluasan tersebut dinilai strategis karena 100 Kantah yang menjadi sasaran mencakup sekitar 85 persen dari keseluruhan layanan pertanahan.
“Dengan begitu, transformasinya insyaallah tuntas tahun depan. Kalau 100 kantor, berarti adalah kantor yang masuk 100 besar. 100 kantor ini sudah melayani sekitar 85% dari total layanan pertanahan. Sementara itu, kantor di luar 100 besar hanya mencakup sekitar 15%,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.
Transformasi layanan ini pada akhirnya diarahkan untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terukur, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Kementerian ATR/BPN menilai kepastian dalam proses administrasi pertanahan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara.
“Kita ini adalah pelayanan publik di bidang pertanahan. Dengan memberikan ini, maka kita memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi oleh negara,” pungkas Menteri Nusron.