Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola menegaskan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pernyataan itu disampaikan Longki saat melakukan kunjungan pengawasan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu, Sulawesi Tengah, Senin.
“Hari ini kita melihat langsung ada 183 murid yang mendapat kesempatan belajar di sini. Ini luar biasa,” katanya.
Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu telah beroperasi selama satu tahun dengan jumlah 183 peserta didik. Proses pembelajaran didukung oleh 15 guru, 29 wali asuh, dan 11 wali asrama.
Menurut Longki, keberadaan Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini terkendala kondisi ekonomi.
Ia mengatakan program tersebut berangkat dari kepedulian Presiden Prabowo terhadap banyaknya anak Indonesia yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.
“Ada anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya. Apa yang dicita-citakan Pak Prabowo berangkat dari keprihatinan itu,” katanya menegaskan.
Longki menjelaskan Sekolah Rakyat berada di bawah pembinaan Kementerian Sosial dan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan.
“Tolong jaga sekolah ini dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap seluruh siswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri sehingga memiliki masa depan yang lebih baik.
“Pak Prabowo ingin anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa terangkat harkat dan martabatnya. Pada akhirnya mereka memiliki kehidupan yang lebih layak melalui pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu Anita berharap pembangunan gedung permanen sekolah dapat segera direalisasikan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih optimal.
“Insya Allah sekolah kami yang permanen segera terwujud,” ujarnya.
Kunjungan Komisi II DPR RI tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sekaligus memastikan program yang digagas pemerintah berjalan sesuai tujuan dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.