Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Menurut Prabowo, tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan fondasi penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sekaligus memaksimalkan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia bagi kepentingan bersama.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” ujar Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Prabowo mengakui bahwa pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus terus dijalankan demi menjaga masa depan bangsa dan kepentingan rakyat.
Pemerintah, kata dia, telah melakukan sejumlah upaya untuk menutup kebocoran penerimaan negara. Salah satunya dengan menertibkan ratusan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta menghentikan praktik perkebunan ilegal di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Selain itu, pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah potensi kerugian negara akibat praktik yang tidak sesuai aturan.
“Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” tambahnya.
Prabowo menilai berbagai penyimpangan yang terjadi selama ini telah menyebabkan hilangnya kekayaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang. Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen memberantas korupsi merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Prabowo menegaskan akan menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin sebagai bentuk kesetiaan terhadap sumpah jabatan yang telah diucapkannya.
“Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” pungkasnya.