 yang dinilai tidak produktif dan terus membebani keuangan negara){kind=link}
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menghentikan operasional sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus membebani keuangan negara. Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Menurut Presiden, langkah penataan tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola BUMN yang selama ini jumlahnya terlalu banyak, sementara sebagian di antaranya terus mengalami kerugian.
“Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.
Ia menilai keberadaan perusahaan pelat merah yang tidak sehat justru menjadi beban bagi keuangan negara. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus membiayai operasional, termasuk membayar gaji para direksi dan komisaris dengan nilai yang tidak sedikit.
Prabowo menyebut besaran remunerasi para petinggi perusahaan dapat mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Ironisnya, pembayaran tersebut tetap berlangsung meski perusahaan yang dipimpin terus mencatat kerugian.
Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan penertiban terhadap BUMN yang tidak memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” kata Prabowo.
Pemerintah, lanjut dia, akan terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan BUMN melalui penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.