 yang dibentuk pemerintah akan segera mulai bekerja){kind=link}
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk pemerintah akan segera mulai bekerja dengan menggelar rapat koordinasi untuk memetakan daerah dan sektor industri yang berpotensi terdampak PHK.
Menurut Dasco, agenda tersebut diperkirakan mulai berlangsung pada pekan depan sebagai bagian dari langkah antisipasi pemerintah terhadap meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja di sejumlah wilayah.
“Mungkin pekan depan ini, sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” kata Dasco dalam pembukaan Kongres ke III Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian turut memberikan tekanan terhadap dunia usaha dan berdampak pada kesejahteraan para pekerja. Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu terjadinya PHK di berbagai sektor industri.
Melalui rapat yang akan digelar, pemerintah berencana menyerap masukan dari organisasi serikat pekerja sekaligus memperoleh data terkini mengenai wilayah dan sektor yang dinilai rentan mengalami gelombang PHK.
“Sesuai dengan masukan-masukan dari ketua-ketua Serikat Pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah, mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK,” ujarnya.
Terkait isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial, Dasco mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen penanganan. Salah satunya melalui Desk Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Menurutnya, desk tersebut berperan dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dan tindak pidana, dengan mekanisme respons yang cepat.
Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh pada 1 Mei 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap pekerja.
“Kalau mengenai masalah pidana dan lain-lain di desk tenaga kerja Polri mungkin bisa melakukan respon cepat. Tetapi kemudian pemerintah telah merilis Satgas Mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh yang juga anggota dewan pengarahnya adalah ketua-ketua Serikat Pekerja yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Dasco berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan serikat pekerja dapat menghasilkan solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang selama ini dinilai aktif membantu pekerja terdampak PHK melalui berbagai upaya penyaluran dan relokasi tenaga kerja.
“Sehingga kami harapkan kerja sama yang baik antara para pihak, dan selama ini kita tahu desk tenaga kerja kepolisian banyak membantu dalam mengalokasikan atau kemudian merelokasi daerah-daerah yang kemudian terdampak PHK, lalu kemudian mengisi tempat di mana daerah yang masih butuh tenaga kerja,” ujarnya.
Menurut Dasco, model penanganan tersebut perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung saat ini.
“Ini menurut kami, hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di Satgas Mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah,” ujar Dasco.
Sebagai informasi, Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh dibentuk pemerintah sebagai wadah percepatan penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Satgas ini tidak hanya fokus pada ancaman PHK, tetapi juga menangani isu pengupahan, sistem alih daya (outsourcing), hingga perlindungan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor industri.