Jakarta – Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Arnod Sihite, menyambut baik kabar yang menyebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Arnod, kehadiran tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi langkah strategis untuk membantu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang saat ini masih dihadapi Indonesia.
“Dengan terpilihnya sahabat kami, Said Iqbal, kami mengapresiasi keputusan strategis ini. Penunjukan Said Iqbal sangat tepat di tengah begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa. Kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk membantu Presiden mencari solusi atas berbagai persoalan nasional,” kata Arnod dalam keterangan tertulis dilansir Antara, Minggu (7/6/2026).
Ia menilai peran buruh saat ini tidak lagi terbatas pada urusan hubungan industrial. Banyak tokoh dari kalangan pekerja yang telah berkembang dan berkiprah di berbagai bidang, mulai dari politik, akademik, hukum, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan.
Sebagai contoh, Arnod menyebut nama Yorrys Raweyai yang dikenal sebagai politisi senior, aktivis, sekaligus tokoh nasional yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Selain itu, Jumhur Hidayat juga dipercaya mengemban jabatan di pemerintahan, sementara Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea mendapat amanah sebagai Penasihat Kapolri.
“Masih banyak tokoh buruh yang saat ini mengemban amanah di berbagai lembaga negara. Ini membuktikan bahwa gerakan buruh telah melahirkan banyak kader pemimpin bangsa,” kata dia.
Arnod menegaskan buruh semestinya tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, kalangan pekerja harus menjadi bagian aktif dalam proses pembangunan nasional serta turut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.
“Buruh telah teruji sebagai bagian dari kekuatan pergerakan yang melahirkan banyak kader pemimpin. Mereka terbiasa menyuarakan kesejahteraan pekerja, perlindungan rakyat Indonesia, sekaligus memberikan kritik konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara,” kata Arnod.
Lebih lanjut, ia menilai keterlibatan tokoh buruh di pemerintahan tidak perlu diperdebatkan, termasuk jika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh Internasional atau May Day. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa gerakan buruh semakin diperhitungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meski demikian, Arnod mengingatkan agar setiap pengisian jabatan tetap mempertimbangkan kompetensi, efektivitas pelaksanaan tugas, serta efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Yang terpenting, negara harus menilai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi setiap jabatan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengambil keputusan yang bersifat populis,” katanya.
Ia berharap apabila tokoh buruh benar-benar mendapat tempat di pemerintahan, hal tersebut dapat membawa dampak positif bagi perjuangan pekerja Indonesia, khususnya dalam mendorong kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak kepada kaum buruh.
“Intinya, rekan-rekan buruh jangan kendor dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan keluarganya. Dengan masuknya tokoh buruh ke pemerintahan, kita berharap perjuangan terhadap hak-hak buruh dapat lebih maksimal, baik melalui kebijakan maupun regulasi yang berpihak kepada pekerja,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Arnod mengajak seluruh pekerja untuk menjaga solidaritas dan berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
“Kita berharap nilai tukar rupiah semakin kuat, inflasi terkendali, kepercayaan publik dan investor meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja semakin luas, dan kesejahteraan rakyat Indonesia terus meningkat. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, buruh dapat menjadi bagian penting dalam membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik,” tuturnya.