Jakarta — Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah akan menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan anggaran Rp14 triliun. Target tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan penambahan sasaran tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto demi mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.
Trans Lokal Di Papua, Wamen Viva Yoga: Jalan Mengentaskan kemiskinan dan Kesetaraan Pembangunan
“Direncanakan ada penambahan sasaran sekitar 60.000 satuan pendidikan. Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan itu, sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta.
Ia menjelaskan pelaksanaan program revitalisasi untuk tahun 2026 sudah mulai berjalan. Hingga kini, pemerintah telah merampungkan ribuan kerja sama dengan satuan pendidikan serta mulai menyalurkan bantuan dengan total Rp2,6 triliun.
“Sekarang ini kami sudah mulai melaksanakan dalam tahun 2026 itu telah diselesaikan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan serta penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan,” ucap dia.
Sejumlah proyek revitalisasi telah memasuki tahap awal pembangunan di berbagai daerah. Lebih lanjut, Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program revitalisasi tahun 2026. Fokus utama diberikan kepada sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
“Pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun 3T.
“Sekolah-sekolah di daerah 3T dan sekolah yang memang rusak berat, walaupun bukan di daerah bencana, bukan pula karena 3T, tapi yang rusak berat itu kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun 2026,” pungkasnya.