 merotasi jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta menuai sorotan publik.){kind=link}
Jakarta – Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merotasi jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta menuai sorotan publik. Melalui SK DPP PKS Nomor 179/SKEP/DPP-PKS/2026, Khoirudin resmi digantikan oleh Suhud Alynudin untuk periode 2024–2029.
Pergantian ini memicu beragam tanggapan, terutama dari kalangan tokoh Betawi yang menilai kinerja Khoirudin selama menjabat cukup berpihak pada masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaku seni dan budaya lokal.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, menyatakan rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi partai.
“Tour of duty itu hal wajar di partai. Karena posisi di DPRD itu merupakan penugasan yang diberikan oleh partai kepada kadernya,” ujarnya.
Pelukis maestro Betawi, Sarnadi Adam, mengaku terkejut dengan pergantian tersebut. Ia menilai Khoirudin sebagai sosok yang aktif mendukung pelaku seni budaya.
“Namun apa pun alasannya, karena ini merupakan keputusan internal partai, saya tentu harus menghargai,” ujarnya dikutip, Jumat (1/5/2026).
Sarnadi mengenang keterlibatan Khoirudin dalam berbagai kegiatan seni, termasuk membuka pameran lukisannya di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Ia juga menyebut adanya komitmen untuk memberikan ruang pameran bagi seniman Betawi di Gedung DPRD DKI Jakarta.
“Saya berharap semoga beliau yang baru dapat memberikan perhatian yang sama kepada para pelaku seni dan budaya Betawi,” katanya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Betawi, Muhammad Nuh, yang menilai Khoirudin sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan aktif menghadiri kegiatan warga.
“Beliau orang yang sangat rajin dalam menjalankan tugas. Bahkan setiap undangan dari masyarakat, beliau selalu menyempatkan diri untuk hadir,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh silat Betawi Abdul Manaf menyoroti komunikasi Khoirudin yang dinilai cepat terjalin dengan komunitas Betawi sejak awal menjabat.
Dari kalangan jurnalis, Ketua Forum Jurnalis Betawi M Syakur Usman juga menilai Khoirudin sebagai figur terbuka yang aktif menjalin komunikasi dengan media.
Pergantian ini telah disetujui dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 30 April 2026 dan selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk pengesahan.
Dinamika ini mencerminkan perubahan politik di tingkat daerah yang tak hanya menyangkut struktur kekuasaan, tetapi juga harapan masyarakat terhadap kepemimpinan di Jakarta sebagai kota global dengan akar budaya Betawi.