Menhaj Tegaskan Kenaikan Biaya Haji 2026 Tak Dibebankan ke Jemaah

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi jemaah dari potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Di tengah dinamika global yang memengaruhi sejumlah komponen biaya, Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf memastikan tambahan beban tidak akan dialihkan kepada jemaah.

Pernyataan ini menjadi penegasan penting di tengah kekhawatiran publik terkait kemungkinan naiknya ongkos haji akibat tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga transportasi dan kondisi geopolitik global. Pemerintah, menurut Irfan, telah mengambil sikap tegas untuk menanggung setiap penyesuaian demi menjaga keterjangkauan ibadah bagi masyarakat.

“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” ujar Irfan dikutip, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa dinamika global memang berdampak langsung pada operasional penyelenggaraan haji, terutama pada komponen biaya penerbangan yang mengalami tekanan akibat permintaan penyesuaian dari maskapai.

Pada akhir Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga tiket penerbangan haji, yang kemudian diikuti oleh Saudi Airlines sehari setelahnya. Meski demikian, pemerintah memastikan perubahan tersebut tidak akan memengaruhi biaya yang ditanggung jemaah.

“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegasnya.

Langkah ini menunjukkan peran aktif negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji yang aman, nyaman, dan tetap terjangkau. Selain aspek biaya, pemerintah juga menempatkan keselamatan serta keamanan jemaah sebagai prioritas utama.

Di sisi lain, Irfan menyampaikan optimisme terhadap kondisi global yang mulai membaik, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang dinilai dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.

Berita Lainnya

Menteri Nusron: UU Reforma Agraria Jadi Tonggak Penting untuk Keadilan Agraria

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi salah satu pijakan penting untuk...

DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria Jadi Undang-Undang

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat...

Indonesia Ajak 8 Negara Arab-Islam Perkuat Upaya Damai Palestina

Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung upaya perdamaian Palestina, terutama di...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS