JK Polisikan Rismon Sianipar, Tudingan Dana Rp5 M Disebut Fitnah!

Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) terkait dugaan pencemaran nama baik.

Laporan ini dilayangkan setelah JK dituding mendanai pihak tertentu untuk mengusut isu ijazah Presiden Joko Widodo.

Bantah Keras Tudingan Dana Rp5 Miliar

JK menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan merusak reputasinya.

“Saya dianggap mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah Pak Jokowi. Itu jelas tidak benar,” tegasnya.

Ia juga menilai tidak masuk akal dirinya mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah untuk tujuan tersebut.

“Tidak pantas dan tidak mungkin saya membayar orang hingga Rp5 miliar. Itu merugikan martabat saya,” lanjutnya.

Tempuh Jalur Hukum

Menurut JK, tudingan tersebut sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat dan berdampak pada nama baiknya. Karena itu, ia memilih membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Saya tidak kenal orangnya dan tidak pernah bertemu,” ujarnya.

Ia juga menyebut hingga saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak yang dilaporkan.

Respons Soal Klaim AI

Menanggapi klaim bahwa konten tersebut merupakan rekayasa kecerdasan buatan (AI), JK mengaku tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut.

“Dia tidak membantah isinya, hanya mengatakan itu bukan dia yang membuat. Itu tidak ada artinya bagi saya,” katanya.

Datang Langsung ke Bareskrim

Sebelumnya, JK terlihat tiba di Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengenakan kemeja biru.

Saat ditanya awak media, ia singkat menyampaikan tujuannya.

“Mau melapor,” ucapnya.

Langkah hukum ini diambil JK sebagai upaya membersihkan nama baiknya dari tuduhan yang dinilai tidak berdasar.

Berita Lainnya

Refly Harun: Roy Suryo dan Dokter Tifa Minta Siapkan Tim Hukum

Jakarta - Kuasa hukum Refly Harun menyampaikan, kliennya, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), meminta agar tim hukum segera disiapkan untuk menghadapi kemungkinan...

Mardiono Instruksikan Kader PPP Dekat Rakyat dan Dukung Program Pemerintah

Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan seluruh kader partai harus menjaga kedekatan dengan masyarakat serta ikut mendukung program pemerintah...

OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal Pasca Status Emerging Market dari MSCI

Jakarta - Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mempercepat agenda reformasi pasar modal setelah Indonesia kembali masuk dalam...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS