Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, tidak bertujuan untuk melucuti senjata Hamas. Ia menekankan, misi tersebut semata-mata berfokus pada perlindungan masyarakat sipil di tengah konflik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam forum diskusi terbuka bertajuk Presiden Prabowo Menjawab yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan ditayangkan pada Kamis, 19 Maret 2026.
“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari berbagai pihak, terutama tokoh Palestina serta negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Board of Peace (BoP), seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan pentingnya persetujuan dari Hamas sebagai pihak yang memiliki kontrol de facto di wilayah tersebut.
“Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.
Dalam skema tersebut, Indonesia menetapkan batasan tegas atau national caveats, yakni tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas maupun upaya pelucutan senjata.
“National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya.
“Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” lanjut Presiden.
Namun demikian, rencana pengiriman pasukan saat ini masih ditangguhkan. Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, yang membuat situasi kawasan belum kondusif.
“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia merencanakan pengiriman hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Kendati persiapan telah dilakukan, pelaksanaan misi tetap menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kondisi keamanan yang memungkinkan.