Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis dengan US Chamber of Commerce dalam kunjungannya ke Washington D.C., Amerika Serikat (AS), Rabu (18/2) waktu setempat.
Di hadapan para pengusaha AS, Prabowo memaparkan berbagai program prioritas di era pemerintahannya. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan sovereign wealth fund (Danantara), hingga komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya fokus pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya.
“Kami telah menjalankan proyek-proyek besar yang dirancang untuk mengatasi persoalan banyaknya anak-anak kami yang menghadapi kelaparan dan malnutrisi. Saya menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang pada dasarnya saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Prabowo.
Prabowo juga menjelaskan bahwa program MBG itu tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak saja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami sekarang sudah memiliki 23.000 dapur, setiap dapur mempekerjakan 50 orang di desa. Ibu-ibu yang sebelumnya tidak punya penghasilan, kini punya penghasilan. Program ini juga menciptakan permintaan di setiap desa akan telur, ayam, sayuran, dan tomat, sehingga petani-petani sekitar memiliki jaminan pasar. Ini menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah,” ia menjelaskan.
Selain program MBG, Prabowo juga memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund atau Danantara sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri nasional.
“Kami baru saja membentuk sovereign wealth fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” ujarnya.
Prabowo pun secara terbuka mengakui adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal. Namun di kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghadapi dan memberantas secara langsung.
“Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan terjadi. Banyak kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” tegasnya.
