Jakarta – Arahan tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memanggil para menteri ke Hambalang untuk membahas penguatan industri tekstil dan garmen nasional harus dibaca sebagai deklarasi perlawanan negara terhadap mafia impor, kepentingan rente, dan warisan kebijakan ekonomi liberal yang selama ini merusak industri nasional dari dalam.
Menurut Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A Dalimunthe, Selama bertahun-tahun, industri tekstil Indonesia dipaksa bersaing secara tidak adil dengan produk impor murah hasil dumping, penyelundupan, dan manipulasi perdagangan. Negara mengetahui praktik ini, tetapi terlalu lama membiarkannya terjadi. Akibatnya, pabrik tutup, buruh kehilangan pekerjaan, dan pasar domestik dikuasai produk asing.
“Ini bukan kegagalan industri, melainkan kegagalan keberanian negara. Presiden Prabowo secara konsisten mengingatkan bahwa negara tidak boleh tunduk pada kepentingan modal dan pasar bebas. Dalam berbagai kesempatan,” kata Farhan, Senin (12/01/26)
Presiden menegaskan, demokrasi dan ekonomi tidak boleh dikuasai oleh uang, “Kalau yang berdaulat adalah pemilik modal, itu bukan demokrasi, itu penipuan atas nama rakyat.” jelasnya.
Ketika kebijakan perdagangan dikendalikan oleh kepentingan importir dan oligarki rente, maka industri nasional pasti menjadi korban. Penguatan industri tekstil tidak akan berarti tanpa langkah keras, yaitu pembatasan impor yang destruktif, penindakan terhadap penyelundupan, evaluasi menyeluruh perjanjian perdagangan yang merugikan, serta keberpihakan nyata negara dalam pembiayaan, energi, dan pengadaan.
“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dan menuntut konsistensi pelaksanaan di lapangan. Jika arahan ini dijalankan setengah hati, maka yang diuntungkan hanyalah mafia impor. Namun jika negara benar-benar hadir, maka industri nasional akan bangkit dan rakyat akan merasakan keadilan ekonomi yang sesungguhnya.” Paparnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah berulang kali menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. “Kita tidak bisa selamanya bergantung pada bangsa lain. Kita harus berdaulat di bidang pangan, energi, dan industri,” tegas Presiden dalam berbagai forum kenegaraan. Industri tekstil dan garmen adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan itu.