Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan apresiasinya terhadap kenaikan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Pujian tersebut disampaikan Novita dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
Novita juga menyebut peningkatan kuota BSPS kali ini merupakan yang tertinggi selama tiga periodenya duduk di Komisi V. Menurutnya, capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan visi Presiden untuk memenuhi target pembangunan tiga juta unit rumah, serta mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang mencapai 26,9 juta unit secara nasional.
“Beberapa kali saya mengikuti pemilu, program bedah rumah selalu menjadi primadona. Meskipun nilainya tidak besar, program ini sangat membantu masyarakat karena menjadi stimulan yang dapat didukung keluarga penerima,” kata Novita.
Legislator dari Dapil Banyumas–Cilacap itu berharap peningkatan kuota hingga 400 ribu unit dapat didistribusikan secara merata di seluruh Indonesia.
Novita menegaskan meski setiap anggota DPR RI mewakili setiap dapil untuk menjadi prioritas. Namun, sambungnya, bukan berarti tidak memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.
Novita juga menyoroti masih banyaknya daerah yang belum tersentuh program BSPS. Dari total 518 kabupaten/kota, terdapat 224 yang tidak menerima bantuan tersebut, bahkan 22 di antaranya tidak pernah mendapatkan BSPS selama lima tahun terakhir.
“Ini harus jadi perhatian. Pemerataan adalah kunci agar penuntasan rumah tidak layak huni dapat tercapai di semua wilayah,” tegas wakil ketua BURT DPR RI ini.
Untuk itu, Novita meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pemutakhiran dan perhitungan data secara presisi mengenai jumlah rumah tidak layak huni di setiap kabupaten atau desa.
Dengan data yang akurat, dirinya berharap, pemerintah dapat menghitung berapa lama target penuntasan dapat dicapai dan memastikan laporan capaian tahunannya benar-benar terukur.
Bahkan, Novita mendorong agar ke depan jumlah BSPS dapat terus meningkat, serta membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pelibatan CSR dari perusahaan perusahaan besar diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah bantuan di atas 400 ribu unit,” paparnya.
Lebih dari itu, Novita meminta adanya penyederhanaan persyaratan program BSPS agar masyarakat tidak kesulitan dalam proses pengajuan.
Dalam rapat, Novita menekankan pentingnya pendataan yang valid baik dari Badan Pusat Statistik, pemerintah kabupaten, hingga tingkat desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak berdasarkan perkiraan semata.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah terdampak bencana seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, termasuk di wilayah Cilacap yang baru-baru ini dilanda longsor hingga merusak rumah warga.
“Bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi rumah masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Karena, sandang, pangan, pendidikan, dan papan adalah syarat kesejahteraan. Papan (rumah) adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” tutupnya.