DPR Desak KAI Capai Zero Accident, Perlintasan Ilegal Harus Ditutup!

Jakarta – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memperkuat sistem keamanan di seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia. Danang menegaskan, keselamatan operasional perkeretaapian harus menjadi prioritas utama guna mencegah kecelakaan seperti yang baru-baru ini terjadi di Prambanan, Sleman.

“Keamanan operasional kereta api juga menjadi perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan agar tidak terjadi kecelakaan, atau mencapai kondisi zero accident,” ujar Danang dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III ini menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang yang belum memenuhi standar keselamatan. Kondisi tersebut, katanya, menjadi faktor utama meningkatnya risiko kecelakaan di jalur rel.

“Perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin resmi harus segera ditutup untuk mencegah potensi bahaya bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Danang juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan flyover atau underpass di titik-titik rawan.

“Pembangunan flyover atau underpass sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan dan penumpang kereta,” imbuhnya.

Ia memastikan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal langkah Kementerian Perhubungan dan PT KAI dalam meningkatkan keselamatan sistem transportasi perkeretaapian nasional.

“Kami berharap sinergi lintas instansi bisa mempercepat terwujudnya sistem transportasi publik yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan,” ujar Danang.

Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di perlintasan sebidang JPL 320, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Sleman, DIY, pada Selasa (4/11/2025) pagi. Insiden yang melibatkan Kereta Api 161 Bangunkarta, sebuah mobil, dan dua sepeda motor itu menewaskan empat orang dan melukai enam lainnya.

Berita Lainnya

Respons Cepat TNI Tangani Dampak Gempa M 7,6 di Sulawesi Utara

Jakarta - Pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (2/4), TNI bergerak cepat dengan mengerahkan prajurit ke sejumlah wilayah...

6 Perusahaan Tanpa Izin PKKPRL di Pantura di Segel Paksa KKP

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas menghentikan sementara operasional enam perusahaan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Tegal, Jawa Tengah. Penindakan...

Kunjungi Kantah Kabupaten Humbang Hasundutan, Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Akurasi Data Pertanahan

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa data pertanahan yang akurat menjadi...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS