Jakarta – Pemerintah, DPR RI, dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara telah menyepakati bahwa kebijakan Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) akan mulai diberlakukan pada tahun 2027. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara para pemangku kepentingan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap permasalahan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau ODOL.
“Presiden memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload (ODOL), sehingga tadi menuju zero odol tadi di 2027. Kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak asosiasi pengemudi logistik nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi teman-teman dari asosiasi logistik nusantara,” kata Dasco.
Sebagai langkah konkret, DPR bersama pemerintah dan asosiasi sepakat membentuk tim kerja bersama yang akan menyusun kebijakan teknis terkait penerapan Zero ODOL.
“Kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman dari asosiasi logistik nusantara,” lanjut Dasco menegaskan.
Dari sisi pemerintah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut baik inisiatif pembentukan tim tersebut. Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para pengemudi dan pelaku logistik dapat diformulasikan dalam kebijakan yang inklusif.
“Kita menyepakati perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan Zero ODOL dan beberapa hal yang harus kami siapkan dengan pemberlakuan Zero ODOL akan kami segera laksanakan sebagaimana yang disepakati rapat tadi pagi. Rapat yang diinisiasi DPR ini sangat baik,” tutur Dudy.
