, di Gedung DPR RI, Senayan){kind=link}
Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Agenda rapat kerja tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, sekaligus meninjau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2024.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono mengapresiasi kinerja dan tata kelola anggaran yang telah dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kedua lembaga ini berhasil menunjukkan performa yang luar biasa dalam penyerapan anggaran serta pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.
“Kami sangat bangga sebagai mitra Komisi III. Polri dan Kejaksaan sudah berhasil mencapai WTP, sesuatu yang tidak mudah dicapai oleh banyak kementerian/lembaga lainnya,” ujar Bimantoro.
Ia juga menyoroti capaian kinerja Polri dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta indeks kualitas data yang telah mencapai lebih dari 80%. Hal serupa juga terlihat dari kinerja Kejaksaan dalam hal pengungkapan berbagai kasus besar yang dinilai luar biasa.
Meski demikian, Bimantoro memberikan beberapa catatan strategis sebagai masukan untuk program tahun 2026. Untuk Polri, ia menekankan pentingnya penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam hal integritas dan profesionalitas para penyidik, yang dapat meningkatkan kualitas dalam memberikan keadilan terhadap masyarakat.
“Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di lapangan. Maka pengawasan internal dan pembinaan SDM yang berintegritas harus menjadi prioritas,” katanya.
Untuk Kejaksaan, Bimantoro menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan aset recovery. Ia menilai, berbagai pengungkapan kasus besar yang dilakukan Kejaksaan seyogianya mampu memberikan dampak konkret terhadap pemulihan aset negara dan transparansi kepada Publik
“Optimalisasi PNBP harus berjalan seiring dengan aset recovery, agar hasil dari kinerja Kejaksaan tidak hanya dirasakan secara hukum, tapi juga secara ekonomi oleh masyarakat,” jelasnya.
Bimantoro menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rencana anggaran Polri dan Kejaksaan untuk tahun 2026.
“Kami menyetujui seluruh anggaran yang diajukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran atas kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan,” tutur Bimantoro.