Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan kesiapannya mendukung penuh digitalisasi Program Perlindungan Sosial, khususnya dalam menyalurkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian di bawah kepemimpinan Meutya Hafid ini juga telah menyiapkan insfrastruktur penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan secara akurat, cepat, dan aman.
Menteri Komdigi Meutya Hafid memastikan, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digunakan dalam digitalisasi bansos berjalan dengan baik dan aman dari serangan siber. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025
“Kita tes keamanan sistemnya bersama BSSN, kami sedang menguji ketahanan sistem saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar. Karena hal ini krusial agar program berjalan lancar,” kata Meutya dikutip dari keterangannya, Sabtu (5/7/2025).
Dia menjelaskan, SPLP merupakan sistem penting yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dia meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan akses terhadap data yang terkait dengan Program Perlindungan Sosial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran karena didasarkan atas data yang akurat.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Luhut menerangkan, digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam Program Perlindungan Sosial. Luhut meyakini program ini dapat terlaksana dengan baik dengan sinergi yang erat antara semua pihak.
“Saya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi setiap tahap itu nanti dilakukan,” katanya.
