Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR, Menteri Tegaskan Tanah di Indonesia Tak Bisa Dimiliki Asing

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjawab isu jual-beli pulau yang menjadi perbincangan publik. Jawaban itu disampaikan Nusron dalam Rapat Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas permasalahan wilayah pesisir dan kepulauan.

“Kami tekankan, tanah di Indonesia, apalagi bentuknya Sertipikat Hak Milik, hanya boleh dimiliki warga negara Indonesia (WNI). Tidak boleh dimiliki oleh orang asing,” kata Menteri Nusron di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Juli 2025.

Menteri Nusron menuturkan, ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang secara tegas membatasi kepemilikan hak milik hanya untuk WNI. Termasuk, jika bentuknya Hak Guna Bangunan (HGB), maka status kepemilikannya wajib melalui badan hukum Indonesia, bukan badan hukum asing.

Lebih lanjut, Menteri Nusron mengingatkan, pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir perlu diatur agar tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak tertentu. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, minimal 30% wilayah pulau harus tetap dikuasai negara untuk kepentingan publik, kawasan lindung, dan zona evakuasi.

“Jadi tidak boleh 100% pulau dimiliki satu orang atau satu badan hukum. Sebagian harus tetap menjadi milik negara dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” kata Menteri Nusron.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Komisi II DPR RI beserta anggota; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN.

Berita Lainnya

Buntut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Jenderal Bintang Dua Eko Hadi Santoso Resmi...

Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap jenderal bintang dua, Eko Hadi Santoso, menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan terhadap...

Tinjau Tapanuli Tengah, Menko PMK Sugiono Dorong Percepatan Normalisasi Sungai untuk Mitigasi...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, mendorong percepatan upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra...

Menko PMK Tinjau Banjir Subulussalam, Dorong Mitigasi Jangka Panjang

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono meminta pemerintah daerah bersama masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir yang kerap...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS