DPR Tekan Kemendagri Bereskan Pulau Berpotensi Sengketa

Jakarta – Pasca konflik empat pulau di Aceh yang sebelumnya sempat diklaim oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kini Kementerian Dalam Negeri mendapat tekanan keras dari DPR RI.

Bahkan, anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta kepada Kemendagri untuk mendata seluruh pulau yang berpotensi disengketakan antardaerah.

Karena menurutnya, konflik wempat pulau tersebut bisa menjadi momen untuk perbaikan persoalan batas wilayah. “Penyelesaian sengketa pulau di Aceh dan Sumatera Utara memang patut diapresiasi, tapi jangan sampai kita lengah,. Faktanya masih ada beberapa yang memiliki potensi sengketa dan bel;um tersentuh Kemendagari,” ujarnya dalam keterangan resmi hari ini di Jakarta.

Toha mengatakan, jika tidak diselesaikan maka jika terjadi sengketa, tak menutup kemungkinan akan terjadi konflik horizontal antar pemerintah daerah. “Ya, kalua dibiarkan akan menimbulkan ketegangan di daerah, bahkan bisa mengganggu layanan publik,” tutupnya.

Berita Lainnya

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo

Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo...

Merasa Haknya Dibatasi, Warga Jakarta Laporkan Kebijakan Ancol ke KemenHAM

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS