Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG) mengklaim keputusan pemerintah pusat menetapkan empat pulau yang sempat menjadi sengketa masuk wilayah Aceh merupakan langkah strategis dalam menjaga kestabilan sosial dan politik. Khususnya antara Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
“Keputusan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah, sekaligus menjaga stabilitas sosial, dan politik. Khususnya di Aceh dan Sumatera Utara,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).
Lebih lanjut, dia menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan batas wilayah akan terus dilakukan secara dialogis, obyektif, dan damai. Kata ddia, hal itu demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.
“Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek kultural, serta dinamika sosial masyarakat Aceh,” katanya.
Budi mengatakan, keputusan Prabowo sudah tepat. “Kebijakan Presiden Prabowo untuk menempatkan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam persoalan perbatasan wilayah, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah resmi memutuskan 4 pulau yang sempat bersengketa itu masuk ke dalam wilayah Aceh. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto usai adanya 4 pulau yang sempat memicu polemik.
Pras mengungkapkan bahwa Prabowo berpesan agar merapihkan pengarsipan. Keempat pulau itu adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
“Ini bagi kami pemerintah menjadi pembelajaran ke depan, harus kita rapikan semua pengarsipan-pengarsipan kita ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 17 Juni 2025.