Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat, Kali Ini Dua Pihak Bersurat ke MK!

Banjarbaru – Pilkada Banjar Baru Kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya ada dua gugatan dalam masalah kontestasi politik lokal tersebut.

Adapun gugatan pertama disampaikan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan dengan kuasa hukum MUhammad PAzri dan Denny Indrayana. DImana gugatan tersebut tercatat dengan nomor akta 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 dengan termohon KPU.

Sementara gugatan kedua diajukan oleh Udiansyah dengan kuasa hukum Denny Indrayana dan Muhammad Pazri yang tercatat dalam nomor akta 9/PAN.MK/e-AP3/04/2025 dan termohon KPU.

Untuk diketahui, berdasarkan situs MK, pada Jum’at (25/4/2025) gugatan tersebut dilayangkan pada pada tanggal 23 April 2025.

Sebelumnya memang, picada Banjarbaru pernah digugat ke MK, karena dinilai tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena pasangan calon yang telah terdiskualifikasi masih tercantum dalam surat suara, sehingga menyebabkan perolehan suara menjadi tidak sah.

Menurut informasi, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby-Wartono sebesar 56.043 suara. Sedangkan untuk perolehan kotak kosong sebesar 51.415 suara.

Dengan demikian, selisih perolehan suara dari paslon Erna Lisa Halaby-Wartono dan kotak kosong sekitar 4.628 suara. Sedangkan dari persentasenya sekitar 4,31.

Berita Lainnya

Mendagri: Parade Tenun Belu Dorong Pelestarian Budaya dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai penyelenggaraan Exotic Tenun: Parade Tenun dan Fashion Show di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara...

Bappenas Dorong Hilirisasi Sawit Berbasis Riset dan Teknologi Bernilai Tinggi

Jakarta - Pemerintah terus mendorong transformasi industri kelapa sawit nasional melalui penguatan hilirisasi berbasis riset dan teknologi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah...

BPN Blora Gandeng APH Kawal Pembebasan Lahan Dua PSN, Cegah Praktik Mafia...

Jakarta - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengawal...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS