Jaksa Tuntut Eks Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi 12 Tahun Penjara 

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dengan hukuman pidana 12 tahun penjara. Riza Pahlevi juga dituntut denga  hukuman denda sebesar Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Menurut Jaksa, Riza Pahlevi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. 

“Terdakwa Mochtar Riza Pahlevi Tabrani melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum,” ucap Jaksa Ardito Muwardi saat membacakan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (5/11). 

Selain hukuman itu, Riza Pahlevi juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 493,39 miliar subsider enam tahun kurungan. “Apabila terdakaa tidak dapat membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama enam tahun,” tutur jaksa. 

Dalam perkara ini, Jaksa juga menuntut Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016-2020 Emil Ermindra dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan. Emil juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp 493.399.704.345 subsider enam tahun penjara.

Sedangkan, Direktur PT Stanindo Inti Perkasa sejak tahun 2004 M.B. Gunawan dituntut dengan pidana delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mochtar sebelumnya didakwa telah mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah Izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. Adapun kegiatan penambangan ilegal dimaksud dilakukan oleh lima smelter swasta, yakni PT Refined Bangka Tin (RBT), CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa.

Mochtar diduga mengakomodasi kegiatan penambangan ilegal bersama-sama dengan Emil serta Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2017-2020 Alwin Albar. Ketiga orang tersebut bersama sejumlah terdakwa lain disebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp 300,003 triliun terkait dengan perkara ini. .

Perbuatan mereka mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan.

Berita Lainnya

Industri Data Center Tumbuh, IDCEC Soroti Dominasi Tenaga Asing dan Lemahnya TKDN

Jakarta – Chairman Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC) Nawi Jaya mendorong pemerintah memperkuat koordinasi regulasi dan perizinan pembangunan data center di Indonesia. Langkah...

Blak-blakan di KTT APEC, Prabowo Ungkap Perjuangan Berantas Korupsi dan Narkoba

Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto, berbicara terbuka di hadapan para pemimpin ekonomi kawasan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT...

Hadiri KTT APEC di Shenzhen, Presiden Prabowo Bawa Pulang Kesepakatan Investasi Hampir...

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, memastikan bakal membawa pulang komitmen kerja sama ekonomi dan investasi bernilai fantastis mencapai USD86,8 miliar atau...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS