 Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya integritas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.){kind=link}
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya integritas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan sebagai respons atas masih ditemukannya praktik korupsi dan pemborosan anggaran yang berpotensi merusak citra kepala daerah secara luas.
Dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Mendagri menyoroti dua persoalan utama yang harus menjadi perhatian, yakni korupsi dan ketidakefisienan penggunaan anggaran.
“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” kata Mendagri, Rabu, 22 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa persepsi masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau muncul kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya menimpa individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, kepercayaan menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski demikian, Mendagri tetap mengapresiasi banyak kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja baik dan melahirkan berbagai inovasi. Namun, ia menilai capaian positif tersebut kerap tertutup oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar dan menjadi viral.
Ia menggambarkan situasi ini dengan analogi sederhana: meskipun banyak pihak bekerja dengan baik, satu kesalahan yang mencuat ke publik dapat membentuk persepsi yang tidak seimbang. Karena itu, Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif menyebarluaskan narasi positif melalui publikasi prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka. Upaya pencegahan korupsi, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan transparansi informasi dan penyampaian kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penguatan integritas di tingkat daerah. Ia menambahkan, hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah sangat bergantung pada kepercayaan, yang dibangun melalui kinerja yang baik serta persepsi publik yang positif.