4 Jurus Pemerintah Perluas Akses Hunian Layak untuk Rakyat

Jakarta – Pemerintah terus memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau melalui sejumlah program perumahan. Upaya tersebut mencakup Kredit Program Perumahan (KPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, hingga rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan berbagai program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat membeli, membangun, maupun memperbaiki rumah. Di sisi lain, program pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

1. Kredit Program Perumahan

KPP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus membantu UMKM menghindari pinjaman dengan bunga tinggi dari rentenir.

“Kredit perumahan ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir,” ujar Maruarar, ditulis Kamis (17/9/2026).

Maruarar atau yang akrab disapa Ara menjelaskan, KPP menawarkan skema bunga yang lebih ringan. Untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta, penerima tidak diwajibkan memberikan jaminan dengan bunga sebesar 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun.

Menurutnya, skema tersebut memberikan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia membandingkannya dengan bunga pinjaman rentenir yang disebut dapat mencapai 3 persen, 5 persen, bahkan 10 persen.

Antusiasme masyarakat terhadap KPP membuat pemerintah meningkatkan anggaran program tersebut. Pada Juni 2026, plafon pembiayaan KPP dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.

“Kenapa? Karena berhasil. Kalau nggak berhasil, nggak mungkin dinaikkan kuotanya di tengah efisiensi yang seperti ini,” imbuhnya.

Hingga 16 September 2026, realisasi KPP tercatat mencapai Rp25,29 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 108 ribu orang. Sebagian besar penerima berasal dari kalangan UMKM dan masyarakat yang memperoleh pembiayaan di bawah Rp100 juta.

2. Program Bedah Rumah

Program berikutnya adalah BSPS atau bedah rumah yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan hunian. Pemerintah meningkatkan target renovasi dari sebelumnya 45 ribu rumah menjadi sekitar 400 ribu rumah dalam setahun.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,57 triliun. Pelaksanaan program juga diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata di berbagai daerah.

Maruarar mengatakan setiap kabupaten/kota di Indonesia diminta memperoleh alokasi minimal 200 unit rumah untuk direnovasi.

“Anggarannya satu orang Rp20 juta, Rp2,5 juta buat tukang, Rp17,5 juta untuk barang-barang, kemudian bahan bangunan,” jelasnya.

3. Rumah Subsidi melalui FLPP

Pemerintah juga terus mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah melalui skema FLPP. Program pembiayaan rumah subsidi tersebut telah berjalan sejak 2010 dan jumlah penerimanya terus bertambah.

Maruarar menyebut jumlah rumah yang dibiayai melalui FLPP meningkat dari sekitar 7.000 unit pada masa awal program hingga mencapai ratusan ribu unit.

Sebelum pemerintahan Presiden Prabowo, jumlah tertinggi tercatat pada 2023 dengan sekitar 228 ribu unit rumah.

“Paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023 yaitu 228 ribu. Presiden Prabowo dilantik 2024, di akhir tahun, pada 20 Oktober. Di tahun pertama (kepemimpinan), tertinggi sepanjang sejarah (278 ribu unit rumah),” jelasnya.

4. Pengurangan Biaya Pembelian Rumah

Selain menyediakan pembiayaan dan pembangunan rumah, pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan MBR ketika membeli hunian.

Salah satunya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kemudian bulan depan, dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU menggratiskan BPHTB, Bea Perolehan Tanah Bangunan bagi MBR. Yang tadinya bayar 5 persen kurang lebih, sekitar segitu ya. Dia bayarlah intinya, jadi gratis,” pungkasnya.

Berita Lainnya

Prabowo Tegaskan Tak Lindungi Orang Dekat yang Tersandung Korupsi: Pak Dadan Saya...

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Ia menyatakan penegakan hukum harus tetap berjalan, termasuk terhadap orang-orang yang pernah dekat dengannya. Prabowo...

Prabowo Optimistis Dampak Ekonomi KDKMP Mulai Terasa pada 2027

Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto optimistis program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mulai memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perekonomian masyarakat pada...

Mahasiswa 18 Tahun Antusias Bertemu Prabowo Saat Peresmian LRT Kelapa Gading–Manggarai

Jakarta - Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai menjadi pengalaman istimewa bagi Jibran Novryan, mahasiswa berusia 18 tahun asal Bekasi. Selain menyaksikan hadirnya alternatif...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS