Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Ia menyatakan penegakan hukum harus tetap berjalan, termasuk terhadap orang-orang yang pernah dekat dengannya.
Prabowo mencontohkan Dadan Hindayana, mantan anggota tim sukses sekaligus tim pakarnya yang kemudian dipercaya menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Prabowo, ketika Dadan terseret perkara korupsi, dirinya tidak memberikan perlindungan.
“Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata Prabowo dikutip, Kamis (17/9/2026).
Ia juga menyinggung penyitaan aset Hotel Sultan sebagai contoh lain. Prabowo mengakui pemilik hotel, Pontjo Sutowo, merupakan kawannya. Namun, hubungan personal tersebut menurutnya tidak boleh menghalangi proses hukum.
“Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara,” ucapnya.
Prabowo kemudian mengungkapkan kebijakannya saat menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Sejak awal masa jabatannya, ia meminta keluarga dan orang-orang terdekatnya tidak memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan melalui bisnis di Kementerian Pertahanan.
“Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” tuturnya.
Menurut Prabowo, prinsip serupa juga diterapkan setelah dirinya menjadi Presiden. Ia mengingatkan kader Gerindra agar tidak menganggap kedekatan dengan Presiden sebagai jaminan terbebas dari proses hukum apabila melakukan pelanggaran.
“Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya,” kata Prabowo
Prabowo menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi prioritas dalam menjalankan pemerintahan.
“Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” tegasnya.