Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan perlunya kolaborasi yang solid, terobosan inovatif, serta pembenahan proses bisnis guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang terjangkau, cepat, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/1/2026).
“Masyarakat ingin berkasnya cepat selesai tapi tidak perlu mahal-mahal, dan dua hal ini yang harus kita terjemahkan bagaimana menghadirkan suatu pelayanan yang tidak mahal tapi juga bisa cepat dan hasilnya juga bisa prudent,” ujar Ossy yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Ia memberikan apresiasi atas kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dinilai mampu mengelola volume layanan cukup besar tanpa menimbulkan penumpukan berkas yang signifikan. Menurut Ossy, capaian tersebut merupakan hasil kepemimpinan yang baik serta kerja keras seluruh jajaran.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan administrasi akan terus meningkat seiring bertambahnya permohonan layanan di masa mendatang.
Karena itu, Wamen Ossy mendorong jajaran Kantah untuk tidak cepat berpuas diri dan mulai membangun sistem pengelolaan berkas yang lebih terstruktur, efektif, dan efisien.
“Di tahun 2026 berkas akan bertambah lagi, sehingga harus dimulai manajemen pengurusan administrasi berkas ini. Pengurusan berkas tidak akan berkurang, justru terus bertambah, sehingga kita cari pola yang paling efektif dan efisien supaya kita bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dalam arahannya, ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kecepatan layanan dan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, hal tersebut hanya bisa dicapai melalui penyederhanaan proses bisnis yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Ia menilai transformasi layanan menjadi keharusan, mengingat masih adanya sejumlah proses pertanahan yang berlandaskan regulasi lama.
Dalam konteks tersebut, peran Kantor Pertanahan dinilai sangat strategis karena menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Di sinilah orang Kantor Pertanahan berperan, karena orang Kantah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang tahu sumber permasalahannya di mana. Di sinilah masukan dari Kantah sangat dibutuhkan bagi Kantor Pusat,” kata Wamen Ossy kepada para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan jajaran Kantah Kabupaten Bandung.
Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Bandung berpotensi menjadi contoh atau laboratorium pelayanan pertanahan di tingkat nasional, mengingat kemampuannya mengelola permohonan layanan dalam jumlah besar dengan hasil yang relatif baik.
“Kenapa Kabupaten Bandung bisa lebih sukses? Apakah karena masyarakatnya mendukung, teredukasi dengan baik, datang ke loket sudah mengetahui berkas-berkasnya apa saja. Ini yang harus kita gali dari apa yang sudah dilakukan Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Wamen Ossy mengajak seluruh jajaran untuk menjaga komunikasi yang sehat antara pimpinan dan pegawai, serta menumbuhkan semangat kolektif demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.
“Kalau spirit kita untuk nama baik BPN, kita juga tidak ingin BPN selalu menjadi bahan kritikan masyarakat. Mari kita sama-sama angkat institusi ini ke arah yang lebih baik dan mendapatkan citra positif di masyarakat,” pungkasnya.
Usai memberikan pengarahan, Wamen Ossy juga meninjau sejumlah fasilitas penunjang layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Pada kesempatan tersebut, ia turut menyerahkan sertipikat kepada masyarakat yang hadir untuk mengambil hasil layanan pertanahan.
