Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) memiliki posisi krusial dalam menjaga kredibilitas sistem penilaian tanah nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menjadi pembicara dalam Webinar Nasional MAPPI pada Senin (23/02/2026).
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Wamen Ossy.
Webinar bertajuk “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI dan peserta dari berbagai daerah.
Menurut Ossy, forum tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian pertanahan.
“Webinar ini merupakan salah satu wujud dari perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas dari SDM-SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tuturnya.
Dalam pemaparannya, ia juga menyoroti potensi kekeliruan dalam praktik penilaian, strategi penyelesaiannya, serta langkah antisipasi risiko kerja yang mungkin dihadapi para penilai. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar teknis kuat dan diterima luas oleh para pemangku kepentingan.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” lanjut Wamen Ossy.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyatakan kesiapan organisasi untuk memperluas kerja sama lintas lembaga. Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas dan perlindungan profesi tidak hanya penting bagi penilai, tetapi juga bagi kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra.
