Tak Terima Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun, Kejagung Ajukan Banding

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi menempuh upaya hukum banding terkait putusan pengadilan terhadap mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Permohonan banding tersebut telah didaftarkan oleh pihak kejaksaan pada Rabu (11/11/2026) lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan langkah hukum tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa tim jaksa tengah menyusun berkas yang diperlukan untuk proses persidangan di tingkat selanjutnya.

“Dalam hal ini JPU sudah mengajukan upaya hukum banding hari rabu minggu kemarin dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” kata Anang saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Anang menjelaskan, pengajuan banding dari pihak penuntut umum ini merupakan respons setelah pihak terdakwa terlebih dahulu mengajukan permohonan banding atas vonis majelis hakim. Ia menilai langkah yang diambil Hery Susanto merupakan prosedur yang wajar dan dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Yang bersangkutan sudah mengajukan banding dan Silahkan itu hak Terdakwa diatur dalam KUHAP,” jelas Anang. “Salah satumya karena terdakwa mengajukan banding dan yang lainnya diungkap dalam memour dan kontra memori banding,” sambungnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp300 juta kepada Hery Susanto pada Kamis, 5 November 2026. Majelis hakim yang diketuai Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus suap tata kelola usaha pertambangan nikel.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hery Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ucap hakim ketua dalam amar putusannya. “Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hery Susanto sejumlah Rp 300 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” tambahnya.

Selain hukuman badan dan denda, majelis hakim juga mewajibkan Hery Susanto membayar uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000 atau sekitar Rp3,87 miliar. Dalam putusan tersebut, aset rumah milik terdakwa yang berlokasi di kawasan Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, turut diperhitungkan untuk menutupi beban uang pengganti tersebut.

Berita Lainnya

MPR Siapkan 22 Syarat Cawapres Pengganti Gibran, Apa saja?

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan terdapat 22 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan...

Presiden Prabowo Dukung Penuh Timor-Leste Pegang Keketuaan ASEAN 2029

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, menyatakan komitmen penuh pemerintah Indonesia untuk mendukung kesiapan Timor-Leste menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2029 mendatang....

ICA-CEPA Berlaku Desember 2026, Pemerintah Bidik Perdagangan Indonesia-Kanada Tumbuh Dua Kali Lipat

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pemberlakuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA) pada Desember mendatang mampu melipatgandakan volume perdagangan bilateral...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS